Vibizdaily    Financial    Regional    Management    Tekno Biz    Info Belanja    Jobs & Career    Forum
 
 

News


Pegawai PERURI Memperjuangkan Dana Pensiunnya

2012-09-18 08:05:00

(visijobs-news) - Sungguh malang nasib 96 orang pensiunan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) ini. Seharusnya mereka kini bersantai menikmati hari tua mereka. Namun apa daya ternyata di masa senja, mereka masih harus memperjuangkan dana pensiunnya.

Para Lansia yang tergabung dalam Paguyuban Pensiunan PERURI (PPP) ini mengaku tidak mendapatkan dana pensiun yang sesuai. Mereka rata-rata telah bekerja selama 30 tahun tetapi mengaku mendapatkan hak pensiunan yang hanya dihitung berdasarkan gaji pokok. Sedangkan tunjangan tidak ditambahkan ke dalam komponen dana pensiun mereka.

Ketetapan ini tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perum PERURI yang diterima masing-masing pekerja saat memasuki masa pensiun. Karena surat ini hak pensiun yang mereka terima lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 167 UU Ketenagakerjaan.

"Menurut UU Ketenagakerjaan, mereka harusnya dapat dana pensiun berdasarkan gaji pokok dan juga tunjangan. Tapi ini dari pihak PERURI-nya tunjangannya tidak dimasukkan," jelas Maruli, Pengacara Publik LBH Jakarta ketika ditemui di kantornya.

Ke-96 orang pensiunan PERURI ini lantas mengadu ke LBH Jakarta untuk memperjuangkan hak mereka. Minggu siang, mereka semua berkumpul di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pihak LBH Jakarta pun telah menyatakan akan memberikan bantuan hukum agar mereka mendapat apa yang sudah menjadi hak mereka.

"Memberangus hak pensiun para pekerja merupakan pelanggaran HAM karena telah mengganggu kelangsungan hidup para pekerja yang pensiun dan memasuki usia senja," demikian dikutip dari keterangan tertulis LBH Jakarta.

Atas aduan tersebut, LBH Jakarta akan mendesak Direktur Utama Perum PERURI untuk membayarkan hak pekerja yang telah memasuki masa pensiun sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. LBH juga akan meminta pengawas ketenagakerjaan Kemenakertrans untuk menangani kasus tersebut.

"Berbagai usaha akan kami lakukan termasuk mendesak Dirut PERURI agar segera memberikan hak pensiunnya. Karena ini bisa tergolong masuk pidana. Pak Dahlan Iskan juga kan pernah bilang, dana pensiunan BUMN jangan dipotong kalau bisa malah ditambah," sambung Maruli.

(prs/PRS/dtc)

(photo : peruri)



Berita Terkait :

Tenaga Honorer K2 Yang Masuk Setelah 2005 Tidak Bisa Diangkat CPNS
Job Fair Kalimantan Selatan Membuka 2500 Peluang Kerja
Andrew Bocking Tinggalkan BlackBerry
Pengumuman Kelulusan Seleksi CPNS Honorer K2 Ditunda
BPJS Hanya Tanggung 5 Peserta Dalam Satu Keluarga
Pemkot Depok Membuka Lowongan CPNS
327 Lowongan CPNS Disiapkan Untuk Pelamar Penyandang Cacat
BIN Buka 151 Lowongan CPNS
Pemerintah Di Bantu BIN Untuk Awasi Penerimaan CPNS
Kualitas Rekrutmen CPNS Pengaruhi Reformasi Birokrasi

News Archieves


Konten : Job Search | Event | About Us
Management : ADVERTISING | DISCLAIMER | PRIVACY