News
Menteri Perekeonomian Minta Kepala Daerah Tidak Tentukan Sendiri Pengupahan
2012-02-01 08:51:00
(visijobs-news) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meminta para Gubernur dan Bupati tidak memutuskan sendiri soal pengupahan buruh di wilayahnya namun harus melalui ketentuan tripartit pemerintah daerah, pengusaha dan buruh.
"Penentuan upah harus diputuskan melalui pembahasan dan perundingan tripartit, tidak bisa sepihak agar tercipta sistem pengupahan yang berkeadilan," kata Hatta dalam sambutannya pada "Peringatan 60 Tahun Apindo", di Jakarta,.
Di depan sekitar 500 orang pengusaha nasional, Hatta menjelaskan bahwa demo buruh yang terjadi pada Jumat di Bekasi dapat dijadikan pelajaran dalam menetapkan pengupahan.
"Keputusan yang diambil pemerintah pun untuk menyelesaikan aksi demo tersebut ibarat "pil pahit", dapat menyehatkan badan. Tapi banyak pula pelajaran yang dapat dipetik," ujarnya.
"PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, dan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2005 tentang tahapan pencapaian hidup layak dasar, untuk menetapkan upah yg berkeadilan harus dijalankan," tegasnya.
Hatta menjelaskan semua pihak tidak bisa memaksakan sesuatu dalam penetapan upah karena bisa mengakibatkan industri tutup. Untuk itu ditambahkan Hatta, diperlukan upaya penataan ulang mekanisme dan sistem pengupahan yang berkeadilan.
"Tidak mungkin industri berkembang jika pekerja tidak dapat upah yang layak. Apindo (dunia usaha) pun tentu ingin ada titik keseimbangan yang baik. Ini yang harus kita selesaikan," ujarnya.
Perusahaan yang secara nyata tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan upah maka dibenarkan untuk menundanya. Untuk itu Hatta meminta para serikat pekerja bahwa aksi demo yang merugikan semua pihak ini merupakan yang terakhir.
"Kita harus bisa menegakkan hukum, agar bisa menatap masa depan, dan jangan ada kepentingan politik di dalam sistem dan penentuan pengupahan," katanya. "Mari segera kita selesaikan apa saja yang menghambat daya saing itu. Saya kira lebih baik perusahaan sedikit yang bangkrut, dari negara yang bangkrut," tandasnya.
Kepastian Usaha Sementara itu Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi meminta pemerintah untuk menjamin adanya kepastian dalam berusaha. Pemerintah ditambahkannya tentu tidak ingin ada hal-hal yang menganggu daya saing industri nasional.
"Terus terang pengusaha mengkhawatirkan pelaksanaan hukum di Indonesia. Kepentingan politik bisa jalan, tapi jangan mengorbankan hukum," katanya. Ia menambahkan, saat ini semua orang berbicara politik meskipun Pemilu baru akan dilaksanakan dua tahun mendatang atau 2014.
(prs/PRS/ant)
(photo : ant)
Berita Terkait :
|
News Archieves
|
