VIBIZPORTAL.COM    Financial    Regional    Management    Info Tekno    Info Belanja    Jobs & Career    Forum
 
 

News


Direktorat Jenderal Pajak:Menyiapkan penempatan pegawainya ke Luar Negeri

2010-08-20 05:39:00

(Visijobs-News) -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menyiapkan penempatan para pegawainya di luar negeri pada 2011 untuk mengoptimalkan penerimaan dan mencegah penghindaran pajak oleh para Wajib Pajak (WP). 
"Itu dalam proses, kita sudah siapkan orang-orangnya. menyiapkan training-trainingnya. Kita sudah kontak beberapa di atase-atase keuangan beberapa negara," ujar Dirjen Pajak M.Tjiptardjo di Jakarta, Rabu. 

Menurut dia, DJP telah berdiskusi dan melakukan pembicaraan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengenai realisasi rencana tersebut. 

"Kita masih menjajaki sebelum definitif masuk ke sana, kita adakan in house training di beberapa negara. Secara organisasi kita sedang bicara dengan Kemenlu," ujarnya. 

Ia menambahkan DJP, saat ini telah mendidik 15 pegawai dan menunggu penempatan di negara-negara yang mempunyai banyak investor asal Indonesia, seperti Hongkong, Singapura atau Jepang. 

"Kita menunggu nanti ya di negara-negara mana. Negara seperti Hong Kong. Karena di Kemenlu bisa Hongkong itu membawahi beberapa negara, terus di negara-negara yang banyak pengusaha indonesia investasi di luar negeri. Saya harapkan bisa 2011," ujarnya. 

Mengenai biaya dan pendanaan, ia menambahkan, akan dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, karena mekanismenya masih dibawah Kementerian tersebut. 

"Kalau biaya, pemerintah kita tak ada masalah. Jalan terus. Cuma koordinasi saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan itu. mekanisme ada di Kemenlu, di bawah kedutaan atau konsulat jenderal sana," ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengatakan Kemenlu dengan DJP tengah merumuskan cara untuk meningkatkan kepatuhan para WP di luar negeri dengan biaya seefisien mungkin. 

"Kalau mengenai penempatan pejabat teknis di setiap (kantor) perwakilan, kita selalu menekankan azas efisiensi dan manfaat. Bagaimana manfaatnya, apakah itu efisien karena setiap pejabat di luar negeri biayanya tidak kecil," ujarnya. 

(cr/CR/ant)

(foto:ant)



Berita Terkait :

UMR Jangan 'Dipelintir' Jadi Upah Maksimum
Lagi, Yahoo Pecat Karyawan Flickr
Kepala BNP2TKI Dukung Pemberian Selular Gratis TKI Korea
Penghasilan Hakim MK Rp 300 Juta Setiap Bulan
Bidan Juga Butuh TOEFL di Atas 500
American Airlines PHK 13.000 Karyawan
Muhaimin umumkan kesepakatan upah minimum Banten
UMK Bandar lampung naik 11 persen
Apple Rekrut CEO Dixons Browett
Buruh Tangerang Minta Maaf Kalau Harus Blokir Tol

News Archieves


Konten : Job Search | Event | About Us
Management : ADVERTISING | DISCLAIMER | PRIVACY